YOGYAKARTA – Peningkatan kualifikasi dosen menjadi salah satu pekerjaan rumah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), khususnya dalam mendongkrak jumlah Doktor. Beragam skema beasiswa, baik studi di dalam negeri maupun luar negeri pun telah disiapkan bagi dosen tetap di perguruan tinggi Tanah Air.

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) menjadi salah satu skema beasiswa andalan para dosen Indonesia untuk melanjutkan studi S-3. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, tahun ini, Kemenristekdikti melalui Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia telah mengalokasikan 1.000 kuota BPP-DN. Beasiswa ini, ucap dia, mendapat antusiasme sangat tinggi dari para dosen hingga mencapai 7.000 lebih pelamar.

“Dahulu beasiswa yang dikelola oleh Kemenristekdikti kerap mendapat keluhan, misalnya karena pencairannya terlambat. Tetapi kami terus memperbaiki layanan beasiswa sehingga kini justru beasiswa seperti BPP-DN lebih banyak peminatnya daripada beasiswa yang dikelola oleh LPDP,” tutur Dirjen Ghufron, Jumat (6/9).

Bersama para pemangku kepentingan yang terdiri atas perwakilan dari sejumlah sekolah pascasarjana, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah V Yogyakarta, serta penerima beasiswa BPP-DN, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti menyelenggarakan kegiatan Uji Publik Standar Layanan BPP-DN. Pada kesempatan tersebut, masing-masing stakeholder memberikan masukan agar ke depan pengelolaan beasiswa semakin baik dan efektif.

Kendati terus meningkatkan layanan beasiswa, Dirjen Ghufron mengakui bahwa tak jarang seleksi beasiswa, khususnya BPP-DN dianggap belum transparan. Padahal, pada tahapan seleksi beasiswa, Kemenristekdikti mengacu pada penstatusan yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah pascasarjana.

“Maka dari itu, kami hari ini mengundang para pemangku kepentingan yang menjadi wakil pada layanan BPP-DN ini. Kami ingin rumusan dan penerapan kebijakan sesuai dengan kemampuan para penyelenggara dan juga sesuai dengan kebutuhan kondisi lingkungan,” ujar Dirjen Ghufron.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada itu berharap, uji publik standar layanan BPP-DN dapat meningkatkan kepuasan para dosen atas pelayanan publik tersebut. Selain itu, pihaknya kini juga tengah mengidentifikasi dan mengkaji aturan-aturan lama terkait beasiswa dosen yang sudah tidak relevan diterapkan.

Sementara itu, Plt Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Juniarti Duwi Lestari turut menanggapi peningkatan pelamar beasiswa BPP-DN. Menurut dia, salah satu alasan BPP-DN menjadi primadona lantara waktu pendaftaran sesuai dengan jadwal akademik di sekolah pascasarjana. Di samping itu, lanjut Juniarti, persyaratannya pun relatif mudah, tanpa ada tes ulang maupun wawancara.

“Memang kuota masih sangat terbatas sedangkan semangat para dosen untuk melanjutkan studi sangat tinggi. Maka dari itu, kami menyarankan bagi yang belum masuk kuota BPP-DN dapat memanfaatkan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) yang dikelola oleh LPDP,” terangnya.

Masukan mengenai layanan beasiswa juga disampaikan oleh perwakilan karyasiswa BPP-DN. Kegiatan uji publik kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pengelola beasiswa dengan para pemangku kepentingan. Turut hadir pada acara tersebut, yakni Ketua Tim RBI Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Iwan Winardi; Kasi Subdit Kualifikasi Pendidik Dalam Negeri, Septien Prima Diassari; Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Ditjen SDID, Santi Sayati; Kasubbag Rumah Tangga Ditjen SDID, Jati Hayati; dan Kasubbag Layanan Informasi Ditjen SDID, Yoggi Herdani.

Sumber : Klik